Kasus Korupsi Tiket Seret Nama-Nama Pejabat Deplu

Posted on August 14, 2010

0


Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan terhadap laporan dugaan korupsi di Kementerian Luar Negeri. Kini, Kejaksaan tengah mengumpulkan data-data terkait dugaan korupsi tersebut.

“Sedang menyelidiki, mengumpulkan bahan-bahan,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Marwan Effendi dalam pesan singkatnya, Senin 15 Februari 2010.

Sebelumnya, ICW telah melaporkan dugaan penggelembungan harga tiket perjalanan dinas para diplomat atau pejabat beserta keluarga pada tahun 2009 ini ke KPK.

Potensi tindak pidana korupsi dalam kasus ini terjadi pada tahap pencairan atau penagihan biaya tiket oleh rekanan kepada pihak Deplu. Modus korupsi yang dilakukan adalah menggelembungkan harga tiket baik yang dilakukan pihak rekanan maupun bagian administrasi Kementerian Luar Negeri.

ICW pun akan melaporkan mantan petinggi Kemenlu berinisial NHW. Dia diduga telah menikmati uang tiket itu sebesar Rp 1 miliar. Uang itu digunakan untuk membeli rumah.

Selain itu, ICW juga akan melaporkan petinggi Kementerian berinisial IC. Dia juga diduga ikut menikmati uang tiket itu dengan total Rp 2,35 miliar.

Sementara itu, Kementrian Luar Negeri (Kemlu) tengah menyelidiki dugaan korupsi atas biaya tiket perjalanan dinas para diplomat dan keluarga di institusi pemerintah yang dulu bernama Departemen Luar Negeri (Deplu) itu. Bahkan diduga ada nama-nama pejabat Deplu yang disalahgunakan untuk melakukan tindak kejahatan itu.
Demikian menurut Menteri Luar Negeri (Menlu), Marty Natalegawa. Pernyataan Marty itu terkait dengan laporan LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) atas dugaan penggelembungan (mark-up) harga tiket perjalanan dinas para diplomat atau pejabat beserta keluarga pada tahun 2009. Laporan ICW itu telah disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Marty, yang baru dilantik sebagai Menlu Oktober lalu, menyatakan tidak tertutup kemungkinan ada pihak-pihak yang mencatut nama para pejabat Deplu. “Perlu diingat, (ada) yang namanya disalahgunakan di mana biaya tiket ditingkatkan,” kata Marty usai menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Thailand, Kasit Piromya, di Jakarta.

“Ada pihak-pihak yang menggunakan nama pejabat Deplu dari dan ke luar negeri, sehingga nama yang bersangkutan juga digunakan untuk keperluan penggelembungan harga tiket,” lanjut Marty.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk PBB itu tidak mengungkapkan lebih lanjut mengenai siapa saja nama pejabat yang dicatut maupun pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab itu. Namun dia menegaskan bahwa tindakan itu tidak saja mengusik Deplu, yang sejak awal tahun ini berubah menjadi Kemlu, namun mencerminkan penyalahgunaan nama pejabat-pejabat Deplu.

Marty juga menyatakan bahwa Inspektorat Jenderal Kemlu sudah menindak lanjuti adanya indikasi tindakan yang melanggar hukum ini. “Bahkan Anda ketahui, sejak awal, ketika [kasus] ini terungkap, yang terungkap adalah langkah yang sudah ditempuh Kemlu,” kata Marty.

Berdasarkan pemeriksaan oleh Kementrian Luar Negeri (Kemlu), melalui Inspektorat Jenderal, diperoleh bukti pelanggaran penggelembungan harga tiket untuk penugasan pejabat Kemlu. “Harga tiket yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya telah dibayarkan kepada agen perjalanan untuk tiket penugasan dan penarikan pejabat Kemlu dari perwakilan RI,” tulis pernyataan pers dari Kemlu.

Marty mengungkapkan, hukuman administrasi berat sudah dikenakan kepada pihak yang diketahui terbukti terlibat dalam praktik mark-up ini. Namun, Marty tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai sanksi itu.

“Ini langkah administrasi yang menjadi wewenang Kemlu. Disamping itu sudah ada langkah-langkah atau metode baru agar kejadian serupa tidak terjadi di masa mendatang, dimana ada penyalahgunaan atau pelanggaran yang terjadi,” kata Marty.

Sebelumnya, ICW mencatat bahwa potensi tindak pidana korupsi dalam kasus ini terjadi pada tahap pencairan atau penagihan biaya tiket oleh rekanan kepada pihak Deplu. Modus korupsi yang dilakukan adalah menggelembungkan harga tiket baik yang dilakukan pihak rekanan maupun bagian administrasi Kementerian Luar Negeri.

ICW pun akan melaporkan mantan petinggi Kemenlu berinisial NHW. Dia diduga telah menikmati uang tiket itu sebesar Rp 1 miliar. Uang itu digunakan untuk membeli rumah.

Selain itu, ICW juga akan melaporkan petinggi Kementerian berinisial IC. Dia juga diduga ikut menikmati uang tiket itu dengan total Rp 2,35 miliar.

“ICW menilai ada indikasi lembaga ini berupaya mengalihkan kasus itu dari tindak pidana korupsi ke pelanggaran administratif,” tulis keterangan resmi ICW yang diterima.

Keterangan resmi ICW ini dibuat oleh Koordinator Divisi Investigasi Agus Sunaryanto dan Wakil Koordinator Emerson Yuntho. ICW menilai, pengalihan isu ini dalam kasus adanya indikasi tindak pidana korupsi pembayaran tiket perjalanan dinas.

Sumber: suaramedia.com

About these ads